Beritatrend.com. -Jakarta, 15 November 2024. – Menjelang Pilkada Serentak 2024 yang hanya menyisakan 14 hari lagi, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Bina Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk segera menyelesaikan pemenuhan pendanaan pengamanan yang dilakukan oleh TNI dan Polri. Penegasan ini disampaikan oleh Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Keuda Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, dalam Rapat Asistensi Pemenuhan Pendanaan Pilkada 2024 yang berlangsung daring pada Rabu, 13 November 2024.
Maurits menekankan pentingnya dukungan finansial yang cepat dan tepat waktu untuk pengamanan Pilkada, agar proses pemilu berjalan lancar, jujur, dan adil. “Pilkada ini bukan hanya soal penyelenggaraan demokrasi, tetapi juga soal menjaga kestabilan keamanan. Pendanaan pengamanan harus segera terealisasi agar TNI dan Polri dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal,” ujar Maurits.
Tantangan Pendanaan yang Perlu Segera Diatasi
Dalam rapat yang dihadiri oleh perwakilan dari berbagai pemerintah provinsi dan kabupaten/kota ini, Maurits mengungkapkan bahwa meskipun sebagian besar Pemda sudah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan TNI dan Polri, masih ada beberapa daerah yang belum memenuhi target pencairan pendanaan. Berdasarkan data Ditjen Bina Keuda, hingga saat ini, 511 daerah telah menandatangani NPHD dengan TNI, sementara 535 daerah telah menyelesaikan NPHD dengan Polri. Namun, sejumlah daerah masih belum mencairkan dana pengamanan sepenuhnya.
Dari 474 Pemda yang sudah mencairkan 100 persen dana untuk TNI, masih ada 19 daerah yang belum merealisasikannya. Sementara untuk Polri, dari 494 Pemda yang sudah menyelesaikan 100 persen dana, terdapat 13 daerah yang masih tertunda.
Mendorong Keterlibatan Penuh Pemda dalam Pengamanan
Maurits menekankan bahwa Pemda perlu mengatasi segala kendala yang menghalangi pencairan NPHD dan segera melakukan monitoring secara intensif. Hal ini untuk memastikan tidak ada kendala yang dapat mempengaruhi kelancaran pengamanan pada hari H Pemilu. Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah pusat telah membentuk tim dukungan untuk memfasilitasi koordinasi antara kementerian dan lembaga terkait demi suksesnya Pilkada Serentak 2024.
“Kami berharap dengan kerjasama yang solid antara Pemda, TNI, Polri, dan stakeholder lainnya, Pilkada 2024 dapat berlangsung tanpa ada kendala yang berarti. Kami menargetkan tidak ada masalah keamanan yang muncul—zero mistake,” ujar Maurits optimistis.
Dalam rapat tersebut, peserta yang hadir juga diajak untuk memastikan adanya komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah dan Ditjen Bina Keuda. Setiap daerah diharapkan segera melaporkan progres penyaluran dana pengamanan melalui sistem yang telah disediakan, sehingga segala masalah dapat teridentifikasi dan diselesaikan dengan cepat.
Kepastian pendanaan yang tepat waktu tidak hanya penting untuk kelancaran pelaksanaan Pilkada, tetapi juga untuk menciptakan rasa aman dan kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggaraan pemilu.
Pilkada Serentak 2024 menjadi momentum penting bagi demokrasi Indonesia. Dengan kerja sama yang solid antar semua pihak, diharapkan proses pemilu ini dapat berjalan tanpa gangguan, menciptakan pemerintahan yang sah dan diterima oleh masyarakat.
