Beritatrend.com. – Jakarta Rabu, 20 November 2024. – Pemerintah Indonesia menjamin hak pilih bagi pengungsi yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), melalui penyediaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di lokasi pengungsian. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh warga negara, termasuk mereka yang terdampak bencana, tetap dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Dalam rapat koordinasi tingkat menteri yang diadakan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Mendagri mengungkapkan bahwa sekitar 12 ribu orang pengungsi akan terlibat dalam proses pemilu ini. Oleh karena itu, pemerintah bersama dengan penyelenggara pemilu setempat, seperti Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), telah berkoordinasi untuk menyediakan TPS khusus di tempat pengungsian.
“Pengungsi di lokasi-lokasi ini akan tetap bisa menyalurkan suara mereka tanpa harus kembali ke tempat tinggal asal. Kami memastikan hak pilih mereka tetap terjaga,” ujar Mendagri usai rapat koordinasi, Rabu (20/11/2024).
Lebih lanjut, Tito Karnavian menjelaskan bahwa dalam rangka menjaga hak politik warga yang terpaksa mengungsi, pemerintah telah melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah setempat, termasuk penjabat kepala daerah (Pj. Bupati), hingga pihak kepolisian dan TNI. Pertemuan daring melalui Zoom Meeting juga dilakukan untuk memantapkan persiapan tersebut, termasuk penyusunan data pemilih yang terdampak bencana.
“Kami bekerja sama dengan KPUD, Bawaslu, serta pemerintah daerah untuk mendata ulang para pengungsi yang terdaftar sebagai pemilih. Kami juga akan memastikan bahwa TPS khusus yang disediakan di pengungsian dapat mengakomodasi hak pilih mereka sesuai dengan asal daerah masing-masing,” tambah Mendagri.
Di beberapa lokasi pengungsian, seperti Kabupaten Sikka, akan disiapkan TPS khusus bagi pengungsi yang berasal dari daerah yang terpapar erupsi. Hal ini dilakukan agar pengungsi tidak kehilangan hak politik mereka meski harus mengungsi jauh dari rumah.
Tito Karnavian menekankan bahwa upaya ini adalah bukti nyata dari komitmen pemerintah dalam memastikan setiap suara rakyat dihitung, meskipun mereka berada dalam situasi bencana alam. “Kami ingin memastikan bahwa masyarakat, baik yang mengungsi di Kabupaten Sikka atau wilayah lainnya, tetap dapat memilih dan terlibat dalam proses demokrasi,” pungkas Mendagri.
Rakor yang berlangsung juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang PMK Pratikno, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto. Pemerintah berharap langkah ini akan menjadi solusi agar hak pilih warga yang terdampak bencana tetap terjamin dalam Pilkada Serentak 2024.
