Beritatrend.com -Jakarta kamis,09/05/24. Isu mengenai penambahan jumlah kementerian dalam pemerintahan masa depan di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka telah menarik perhatian tokoh-tokoh politik utama. Salah satunya adalah Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, yang memberikan pandangannya terhadap rencana tersebut.
Dalam pernyataannya di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis (9/5/2024), Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas menyambut baik kemungkinan penambahan nomenklatur kementerian di masa depan. “Saya belum mengikuti tuh, itu haknya presiden terpilih ya. Tapi negara Indonesia yang besar, ya, kita belasan ribu pulau, penduduk hampir 280 juta lebih dan segala masalah yang ada. Kalau perlu diperbanyak, ditambah nomenklatur, saya kira itu juga bagus,” ujarnya kepada wartawan.
Menurut Zulhas, kondisi dunia yang terus berkembang mengharuskan Indonesia untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Ia juga mengaitkan kebutuhan akan lingkungan yang semakin mendesak, khususnya bagi generasi muda. “Itu saya kira karena dunia terus berkembang, keadaan terus berkembang, jadi kalau mau ditambah nomenklaturnya itu bagus,” paparnya.
Pendapat serupa juga datang dari Waketum Partai Gerindra, Habiburokhman, yang menganggap penambahan jumlah pos kementerian sebagai hal yang wajar. “Kalau gemuk dalam konteks fisik seorang per orang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara, jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus. Negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target-target kita besar,” ungkapnya.
Habiburokhman menekankan bahwa penambahan tersebut tidak semata-mata untuk mengakomodasi dukungan politik belaka. “Masukan dari masyarakat kami terima, tapi itu tadi, kewenangan membentuk kabinet, formasinya seperti apa, jumlahnya berapa, secara substansi, baik konstitusi itu ada di Pak Prabowo, sebagai president elected,” tegasnya.
Sementara itu, pihak Gerindra juga menegaskan bahwa penambahan pos menteri dilakukan untuk memastikan partisipasi yang luas dalam pemerintahan. “Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar,” tambahnya.
Dengan respon positif dari beberapa tokoh politik utama, penambahan jumlah kementerian di era Prabowo-Gibran nampaknya mendapat dukungan yang kuat. Namun, masih menjadi pertanyaan bagaimana implementasi dari rencana tersebut serta dampaknya terhadap kinerja pemerintahan dan kemajuan negara ke depan.
