banner 728x90

Presiden Prabowo Terima IHPS I 2024

BPK Puji Good Governance Pemerintah

Beritatrend.com. – Jakarta Jum’at, 03 Januari 2025 – Presiden Prabowo Subianto menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Isma Yatun, di Istana Merdeka, Jakarta.

Laporan tersebut menjadi tolok ukur penting dalam evaluasi pengelolaan keuangan negara selama semester pertama 2024, termasuk penilaian atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2023.

Dalam laporan itu, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP 2023 yang mencakup 79 laporan kementerian/lembaga serta Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

Namun, empat kementerian/lembaga—Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Badan Pangan Nasional—mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Ketua BPK, Isma Yatun, mengapresiasi kerja sama pemerintah dalam mendukung tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, khususnya selama masa transisi pembentukan Kabinet Merah Putih.

Ia juga menyoroti langkah strategis seperti penerbitan PMK Nomor 90 Tahun 2024, yang menjadi landasan pengelolaan anggaran dan aset negara di masa transisi.

“BPK menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang baik untuk mewujudkan cita-cita bangsa berdasarkan prinsip good governance,” ujar Isma dalam keterangan persnya.

Selain itu, BPK memanfaatkan momen ini untuk memohon dukungan Presiden Prabowo atas pencalonannya sebagai anggota United Nations Board of Auditors (UN BOA) periode 2026-2032.

Pemilihan anggota UN BOA dijadwalkan berlangsung Maret 2025 dan akan diputuskan oleh Sidang Umum PBB pada November mendatang.

Dorong Perbaikan Tata Kelola Keuangan

Dengan diterimanya IHPS I 2024, pemerintah dan BPK sepakat untuk terus bersinergi memperbaiki tata kelola keuangan negara demi kesejahteraan rakyat.

Presiden Prabowo menyatakan komitmennya untuk mendukung langkah-langkah perbaikan yang diusulkan BPK.

Turut hadir mendampingi Presiden adalah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, sementara Ketua BPK Isma Yatun didampingi anggota BPK lainnya.

Langkah ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah dan BPK dalam membangun pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Keberlanjutan reformasi keuangan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo diharapkan mampu membawa Indonesia ke level tata kelola yang lebih baik, baik di tingkat nasional maupun internasional.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!