Beritatrend.com. -Jakarta kamis, 06/06/24. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, berbicara soal idealnya Kementerian Agama (Kemenag) dipisahkan dengan Kementerian Haji. Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi mengaku setuju soal usulan tersebut.
“Pemisahan antara Kementerian Agama dan Kementerian Haji merupakan ranah dari kebijakan politik. Dalam konteks hari ini, dualisme pengelolaan terjadi yakni antara Kementerian Agama dan Badan Pengelolaan Keuangan Haji. Dalam aspek kebijakan pelaksanaan ibadah haji menjadi ranah Kementerian Agama, namun pada aspek pengelolaan keuangan haji ada pada lembaga lain yakni BPKH,” kata Ashabul kepada wartawan, Rabu (5/6/2024).
“Terkait usulan pemisahan, pada prinsipnya saya sangat setuju agar pengelolaan ibadah haji menjadi kebijakan politik yang langsung di bawah Presiden. Selama ini, haji hanya menjadi satu Direktorat dari sebuah kementerian,” tambahnya.
Kemudian, Ashabul menyebut usulan itu tentunya harus melakukan pengkajian lebih lanjut. Ia berharap bahwa ada kebijakan dari presiden langsung terkait hal ini.
“Namun demikian, usulan pemisahan ini harus dikaji secara komprehensif dalam berbagai aspeknya. Hal yang paling mudah adalah mengubah lembaga dalam bentuk Badan Pengelolaan Keuangan Haji menjadi sebuah Kementerian Haji,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, merespons pernyataan Menko PMK, Muhadjir Effendy, terkait Rumah Sakit Haji Indonesia di Arab Saudi. Said kemudian menyinggung idealnya Kementerian Agama (Kemenag) dipisahkan dengan Kementerian Haji.
“Kami sebenarnya di Komisi VIII dulu 2004, 2009 sudah mengusulkan Rumah Sakit Haji di Saudi Arabia dan sekaligus membangun maktab di Saudi,” ujar Said dalam rapat dengan Kemenko Polhukam, Kemenko PMK, dan Kemenko Marves di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6).
Said menilai lebih pas Kementerian Agama terpisah dengan Kementerian Haji. Kendati demikian, lanjutnya, Said tak berani menyampaikan hal itu lantaran bukan pemenang Pilpres 2024.
“Namun kebentur ternyata penguasanya bukan Kementerian Haji, penguasanya di Saudi itu Kementerian Dalam Negeri. Memang idealnya Kementerian Agama itu sendiri, Kementerian Haji sendiri tapi karena saya bukan pemenang, saya tidak berani Pak, he-he-he…,” ucap Ketua DPP PDIP itu.
