Skandal Lukisan Sujiwo Tejo Senilai Rp 200 Juta yang Dibeli SYL Menggemparkan Publik

Skandal baru-baru ini mencuat ke permukaan ketika mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), dilaporkan membeli sebuah lukisan senilai Rp 200 juta yang digunakan duit dari Kementerian Pertanian.

Beritatrend.com. -Jakarta rabu, 05/06/24. Skandal baru-baru ini mencuat ke permukaan ketika mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), dilaporkan membeli sebuah lukisan senilai Rp 200 juta yang digunakan duit dari Kementerian Pertanian. Lukisan karya Sujiwo Tejo tersebut diketahui dibeli menggunakan dana dari vendor dan eselon I di Kementan.

Dalam persidangan lanjutan kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, mantan Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan Biro Umum dan Pengadaan Kementerian Pertanian, Raden Kiky Putra, memberikan kesaksian mengenai pembelian lukisan tersebut. Menurut kesaksiannya, SYL membeli lukisan tersebut pada 11 Agustus 2022, dengan harga mencapai Rp 200 juta.

Proses pembayaran dilakukan atas perintah dari Arief Sopian dan Zulkifki, dengan Kiky sebagai pelaksana pembayarannya. Kiky mengungkapkan bahwa dia diminta untuk menyelesaikan pembayaran tersebut meskipun tidak memiliki uang sebanyak itu. Akhirnya, Kiky mengaku meminjam uang dari vendor sebesar Rp 130 juta dan menggunakan uang kas senilai Rp 70 juta untuk menutup total pembayaran yang diminta.

Namun, ketika ditanya mengenai keberadaan lukisan tersebut setelah pembayaran dilakukan, Kiky mengaku tidak pernah melihatnya secara langsung. Dia hanya mendengar kabar bahwa lukisan Sujiwo Tejo tersebut disimpan di kantor Partai NasDem. Hal ini membingungkan banyak pihak, termasuk hakim yang bertanya kepada Ahmad Sahroni, Bendahara Umum Partai NasDem, yang juga mengaku tidak mengetahui hal tersebut.

Ketidakjelasan ini semakin memperdalam misteri di balik pembelian lukisan senilai Rp 200 juta tersebut. Publik pun menuntut transparansi dan akuntabilitas penuh dari pihak terkait agar kasus ini dapat diungkap secara tuntas. Skandal ini juga memunculkan pertanyaan serius mengenai penggunaan dana publik dan etika dalam praktik politik dan pemerintahan.

error: Content is protected !!
Exit mobile version