Beritatrend.com. – Jakarta Senen, 02 Desember 2024 – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memulai proses relokasi warga yang tinggal di kolong Tol Angke, Jakarta Barat, ke rumah susun sewa (Rusunawa). Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra, Rany Mauliani, mengapresiasi langkah Pemprov DKI yang menyediakan tempat tinggal layak huni bagi warga yang terdampak relokasi.
Rany menilai, kebijakan pemindahan warga ini merupakan solusi yang bijak, mengingat kolong tol selama ini menjadi permukiman tidak layak yang rawan terhadap berbagai masalah. “Saya mengapresiasi niat baik Pemprov untuk memberikan tempat tinggal yang layak. Ini adalah langkah yang sangat positif, terutama karena pemerintah sudah memikirkan tempat relokasi sebelum melakukan penertiban,” ujar Rany dalam pernyataan yang dikeluarkan pada Minggu (1/12).
Menurut Rany, pembenahan kawasan kolong tol sangat penting agar lahan tersebut dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang lebih produktif, tanpa ada pemukiman yang berdiri di area tersebut. “Lahan kolong tol seharusnya dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak memungkinkan warga untuk tinggal di sana,” tambahnya.
Pemprov DKI memberikan kebijakan istimewa bagi warga yang direlokasi ke Rusunawa, dengan menggratiskan biaya sewa selama enam bulan pertama. Rany menyambut baik kebijakan tersebut, karena memberikan kesempatan bagi warga untuk beradaptasi dan memikirkan kelanjutan tinggal di rusun setelah masa bebas biaya berakhir.
“Warga yang terdampak relokasi memiliki waktu untuk mempersiapkan kelanjutan tinggal mereka setelah masa gratis. Ini adalah kebijakan yang memperhatikan kebutuhan sosial masyarakat,” katanya.
Selain itu, Rany juga mengungkapkan optimisme tentang masa depan Jakarta yang lebih baik. “Dengan semangat bersama, kita bisa mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang memberikan harapan bagi semua golongan warganya,” ucap Rany.
Sebelumnya, Camat Grogol Petamburan, Agus Sulaiman, melaporkan bahwa seluruh warga yang tinggal di kolong Tol Angke bersedia untuk direlokasi. Dalam pendataan yang dilakukan, tercatat ada 257 Kartu Keluarga (KK) dengan sekitar 685 jiwa yang tinggal di kawasan tersebut.
Agus menjelaskan bahwa seluruh warga, baik yang memiliki KTP DKI Jakarta, warga KTP daerah, maupun yang tidak memiliki identitas, telah menyetujui tawaran yang diberikan pemerintah untuk dipindahkan ke rumah susun. “Semua warga sudah menerima konsep yang ditawarkan pemerintah, tanpa ada istilah penertiban paksa,” katanya.
Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kehidupan yang lebih baik dan aman bagi warga yang sebelumnya tinggal di kolong tol.
