Beritatrend.com. – Jakarta Sabtu, 01/02/25. – Pemerintah bergerak cepat dalam memastikan kelancaran pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengumumkan bahwa pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa akan disatukan dengan kepala daerah yang sengketanya gugur dalam putusan dismissal Mahkamah Konstitusi (MK).
Langkah ini menjadi mungkin setelah MK memutuskan untuk mempercepat pembacaan putusan dismissal dari jadwal semula 11–13 Februari 2025 menjadi 4–5 Februari 2025.
Keputusan ini berdasarkan Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 24 Januari lalu.
Dengan majunya jadwal tersebut, pelantikan kepala daerah yang semula dijadwalkan 6 Februari kini disesuaikan agar lebih serentak.
“Kami sudah lapor kepada Bapak Presiden, prinsipnya beliau enggak keberatan. Malah ini bisa mempercepat mereka mulai bekerja untuk rakyat,” kata Tito kepada awak media di Jakarta, Jumat (31/1/2025).
Akselerasi Demokrasi: Efisien dan Pasti
Percepatan ini bukan sekadar soal jadwal, tetapi juga bagian dari upaya memberikan kepastian hukum bagi daerah.
Presiden Prabowo Subianto secara langsung meminta agar pelantikan dilakukan secepat mungkin.
“Arahan Presiden jelas, kepala daerah yang sudah pasti menang harus segera dilantik supaya ada kepastian pemerintahan di daerah,” tambah Tito.
Mendagri juga menekankan pentingnya koordinasi yang solid dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi II DPR RI.
Pertemuan dengan DPR RI dijadwalkan berlangsung Senin (3/2/2025) untuk menyelaraskan rencana pelantikan.
Selain itu, rapat daring dengan gubernur, ketua DPRD provinsi, dan sekretaris daerah juga akan digelar guna memastikan proses berjalan mulus.
Pelantikan Lebih Serentak, Efek Domino Positif
Keputusan untuk mempercepat pelantikan ini membawa beberapa dampak positif:
- Menghindari Kekosongan Kepemimpinan – Dengan pelantikan yang lebih serentak, daerah tidak perlu menunggu lama untuk memiliki pemimpin definitif.
- Efisiensi Administrasi – Proses pelantikan dalam jumlah besar sekaligus dapat mengurangi biaya dan mempercepat penyelesaian administrasi pemerintahan daerah.
- Kepastian Politik – Sengketa yang telah diputuskan MK tidak berlarut-larut, memberikan kepastian bagi para kepala daerah dan masyarakat.
Sejumlah kepala daerah terpilih yang tidak tersandung sengketa Pilkada menyambut baik langkah ini.
“Ini kabar baik. Artinya, kami bisa langsung bekerja untuk mengeksekusi program-program yang sudah kami rancang sejak kampanye,” ujar salah satu calon kepala daerah yang enggan disebut namanya.
Dengan kebijakan ini, akselerasi demokrasi di Indonesia semakin nyata. Tak ada waktu terbuang, para pemimpin daerah segera bersiap untuk menjalankan amanah rakyat.
