Beritatrend.com. – Jakarta Jum’at, 07 Februari 2025 — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2024 bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Rabu (5/2/2025).
Pertemuan ini menandai dimulainya proses audit tahunan atas laporan keuangan Kementerian ATR/BPN, yang menurut Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menjadi momentum penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan yang lebih baik.
Komitmen: Transparan, Akomodatif, dan Terus Bebenah
Dalam sambutannya, Nusron Wahid menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk bersikap terbuka terhadap proses pemeriksaan.
“Kami berkomitmen untuk tetap transparan, akomodatif, dan terus bebenah.Pemeriksaan ini bukan sekadar formalitas, melainkan kesempatan untuk belajar, menerima masukan, dan meningkatkan tata kelola keuangan di masa mendatang,” ujarnya di Ruang Rapat Menteri ATR/BPN, Jakarta.
Nusron juga mengimbau seluruh jajaran kementerian untuk menyikapi proses audit ini dengan sikap positif.
Ia mengapresiasi pendekatan pembinaan yang diterapkan oleh para auditor BPK.
“Alhamdulillah, meskipun mungkin ada sudut pandang yang berbeda, auditornya terbuka. Ini namanya fungsi pembinaan, bukan pembinasaan. Pendekatan ini sangat berarti bagi kami,” tambah Nusron dengan penuh optimisme.
Respon Terhadap Insiden dan Penguatan Manajemen Risiko
Menteri Nusron tak menutup mata terhadap beberapa insiden yang terjadi di Banten,
Bekasi, dan Sidoarjo, yang mencerminkan perlunya penguatan manajemen risiko di internal Kementerian ATR/BPN.
Menyikapi hal ini, Nusron mengumumkan kebijakan baru: mulai tahun 2025, semua pejabat yang memiliki otoritas tanda tangan, dari tingkat Kepala Seksi hingga Direktur Jenderal, diwajibkan mengikuti pelatihan manajemen risiko.
“Kami wajibkan mereka untuk lulus pelatihan dan memperoleh sertifikat manajemen risiko di semua level. Bahkan, BPK akan kami libatkan sebagai narasumber dalam penyusunan kurikulum dan materi manajemen risiko berbasis pertanahan,” tegas Nusron, menunjukkan keseriusan kementeriannya dalam memperbaiki sistem pengelolaan risiko.
Apresiasi BPK atas Prestasi WTP 12 Tahun Berturut-turut
Dalam kesempatan yang sama, Anggota III BPK, Akhsanul Khaq, memberikan apresiasi atas pencapaian Kementerian ATR/BPN yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 tahun berturut-turut.
“Pencapaian ini mencerminkan komitmen kuat Kementerian ATR/BPN dalam menjaga tata kelola keuangan yang baik. Ini bukan sekadar angka, tapi fondasi penting untuk mendukung visi dan misi kementerian,” ungkap Akhsanul.
Ia juga mengingatkan bahwa BPK memiliki mandat konstitusional untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan setiap tahun.
“Kami tidak hanya fokus pada penyajian laporan keuangan, tetapi juga bagaimana kementerian, termasuk ATR/BPN, bisa berkontribusi terhadap prioritas nasional seperti membuka lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat ketahanan nasional,” jelasnya.
Sinergi untuk Tata Kelola yang Lebih Baik
Entry Meeting ini dihadiri oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Pertemuan ini bukan hanya formalitas, melainkan ruang diskusi yang konstruktif untuk memahami proses dan kriteria audit BPK secara lebih mendalam.
Dengan komitmen transparansi, penguatan manajemen risiko, dan sinergi yang kuat bersama BPK, Kementerian ATR/BPN menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang semakin akuntabel dan responsif terhadap tantangan zaman.
“Audit bukan untuk mencari-cari kesalahan, tapi untuk menemukan ruang perbaikan.Dan kami siap untuk terus bebenah,” tutup Nusron Wahid dengan penuh semangat.
