BeritaTrend.com. – Jakarta Selasa, 15 April 2025 — Isu lama kembali menyeruak, namun Tim Kuasa Hukum Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), tak tinggal diam.
Mereka angkat suara dan bersiap mengambil langkah hukum terhadap penyebar narasi ijazah palsu yang dinilai menyesatkan dan meresahkan publik.
Firmanto Laksana, kuasa hukum Jokowi, menegaskan keaslian ijazah Jokowi sudah dikonfirmasi langsung oleh Universitas Gadjah Mada (UGM)—almamater sang presiden.
Tidak hanya oleh Rektor dan Dekan Fakultas Kehutanan UGM, keaslian ijazah juga telah diverifikasi oleh KPUD hingga KPU Pusat dalam proses pencalonan Jokowi dari Wali Kota Solo hingga Presiden RI.
“Verifikasi sudah dilakukan berkali-kali, oleh pihak-pihak yang berwenang. Jadi, isu ini sebenarnya sudah selesai,” tegas Firmanto dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/4).
Tak berhenti sampai di situ, Firmanto mengungkapkan bahwa pihaknya kini tengah mempersiapkan jalur hukum untuk menghadapi penyebar rumor palsu tersebut.
“Kami akan kaji dan pertimbangkan langkah hukum bagi siapa saja yang menyebarkan narasi negatif dan mencoba melakukan pembunuhan karakter terhadap Bapak Jokowi,” ujarnya tegas.
Ahli Komentar di Medsos Dianggap “Liar”
Pernyataan senada disampaikan oleh Andra Reinhard, kuasa hukum lainnya.
Ia menyoroti maraknya komentar para “ahli” di media sosial yang dinilai semakin tidak terkendali dan cenderung menggiring opini publik tanpa dasar hukum.
“Mereka tidak diberi kuasa hukum, tidak melakukan itu atas dasar undang-undang. Komentar-komentar itu liar, tidak berdasar, dan hanya menimbulkan keresahan,” ujar Andra.
Tim hukum Jokowi meminta agar semua pihak menghentikan penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab. “Hentikan narasi yang menyesatkan. Kami siap bertindak,” tutup Firmanto.
Isu Lama, Putusan Jelas
Perlu diketahui, isu ijazah palsu ini bukan pertama kali mencuat.
Kasus serupa telah dibawa ke meja hijau sebanyak tiga kali—dan ketiganya dimenangkan oleh pihak Jokowi.
Namun seperti hantu digital, isu ini kerap bangkit menjelang momen-momen penting politik.
Dengan sikap tegas dari tim hukum kali ini, publik menanti: apakah langkah hukum benar-benar akan diambil untuk mengakhiri polemik yang terus berulang?
