Beritatrend.com. – Blitar Sabtu, 22 Februari 2025 – Keputusan Bupati Blitar, Rijanto, untuk tetap menghadiri retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, menuai perhatian publik.
Langkah ini dianggap bertentangan dengan instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang meminta seluruh kepala daerah dari PDIP menunda keberangkatan mereka.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Blitar, Setiyana, mengonfirmasi bahwa Bupati Rijanto tetap mengikuti agenda retret yang telah dijadwalkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Iya, beliau tetap ikut retret di Magelang. Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,” ujar Setiyana saat dikonfirmasi oleh detikJatim pada Sabtu (22/2/2025).
Menurut Setiyana, Bupati Rijanto langsung menuju Magelang setelah menghadiri acara pelantikan di Jakarta.
“Beliau langsung ke Magelang untuk mengikuti retret dari tanggal 21 hingga 28 Februari mendatang,” jelasnya lebih lanjut.
Keputusan ini mengundang berbagai spekulasi, mengingat instruksi Megawati yang meminta penundaan keberangkatan kepala daerah PDIP.
Namun, hingga saat ini, Rijanto belum memberikan pernyataan resmi terkait alasan keputusannya. Setiyana, yang mendampingi Rijanto dalam agenda tersebut, juga enggan berkomentar lebih jauh.
“Itu bukan kewenangan saya untuk menjawab,” katanya singkat.
Retret bagi para kepala daerah merupakan agenda pembekalan dan pelatihan kepemimpinan yang dianggap penting untuk meningkatkan kapabilitas serta wawasan dalam mengelola pemerintahan.
Namun, adanya perbedaan instruksi antara Kemendagri dan PDIP dalam kasus ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai dinamika politik internal partai.
Beberapa pengamat politik menilai bahwa keputusan Rijanto ini bisa diartikan sebagai bentuk loyalitas kepada Kemendagri dibandingkan kepada partai.
Sementara itu, pihak PDIP pusat masih belum memberikan tanggapan resmi terkait sikap Bupati Blitar tersebut.
Dinamika ini semakin memperlihatkan adanya tarik menarik kepentingan antara pemerintah pusat dan partai politik.
Publik kini menantikan bagaimana kelanjutan langkah Rijanto ini—apakah akan ada sanksi dari partai, atau justru mendapat dukungan dari pihak lain?
Perkembangan lebih lanjut dari polemik ini tentu menarik untuk disimak.
