Beritatrend.com. – Jakarta Jum’at, 25/10/24. Dalam penggeledahan yang mengejutkan, Kejaksaan Agung (Kejagung) menemukan catatan bertuliskan ‘buat kasasi’ di antara gepokan uang tunai yang diduga berasal dari praktik suap untuk memengaruhi vonis hakim dalam kasus Gregorius Ronald Tannur. Penemuan ini terjadi di lokasi terakhir penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik.
Penggeledahan berlangsung di enam lokasi berbeda, termasuk apartemen dan rumah para hakim yang terlibat. Jaksa menyita uang tunai dalam jumlah besar, mencapai Rp 20 miliar, termasuk mata uang asing seperti dolar AS dan dolar Singapura. Catatan ‘buat kasasi’ tersebut ditemukan di dalam kotak kardus yang berisi uang dalam bentuk dolar AS, bersamaan dengan uang pecahan Rp 100 ribu.
Rincian Temuan
Direktur Penyidikan Jampidsus, Abdul Qohar, memaparkan detail temuan uang dan dokumen di beberapa lokasi:
1. Rumah Pengacara Lisa Rahmat di Surabaya :
– Rp 1.190.000.000
– USD 451.700
– SGD 717.043
2. Apartemen Pengacara Lisa Rahmat di Jakarta :
– Uang dalam berbagai pecahan, diperkirakan Rp 2.126.000.000
– Dokumen terkait penukaran valas dan catatan transaksi.
3. Apartemen Hakim Erintuah Damanik di Surabaya :
– Rp 97.500.000
– SGD 32.000
– Ringgit Malaysia 35.992,25 sen
4. Rumah Hakim Erintuah Damanik di Semarang :
– USD 6.000
– SGD 300
5. Apartemen Hakim Heru Hanindyo di Surabaya :
– Rp 104.000.000
– USD 2.200
– SGD 9.100
– Yen 100.000
6. Apartemen Hakim Mangapul di Surabaya :
– Rp 21.400.000
– USD 2.000
– SGD 32.000
Tersangka dan Indikasi Suap
Ketiga hakim yang terlibat, yaitu Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo, diindikasikan menerima suap melalui pengacara Lisa Rahmat. Qohar menegaskan bahwa ada bukti kuat mengenai suap yang dilakukan untuk membebaskan Ronald Tannur.
Penegakan Hukum yang Berkelanjutan
Kejagung berkomitmen untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam skandal ini. Penemuan catatan dan uang tunai yang signifikan menunjukkan bahwa praktik suap di kalangan aparat penegak hukum perlu diusut tuntas untuk memastikan integritas sistem peradilan.
Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum di Indonesia, serta perlunya langkah-langkah preventif untuk mencegah terulangnya praktik-praktik tidak etis di masa depan.
