Beritatrend.com. – Tebing Tinggi Senen, 03/03/25. – Keputusan kenaikan tarif PDAM Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi menuai polemik.
Ketua Aliansi Masyarakat Kota Tebing Tinggi (AMKTT), Anwar, dengan tegas menyuarakan keberatannya terhadap kebijakan tersebut.
Ia menilai kenaikan yang mencapai dua kali lipat tidak hanya bertolak belakang dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara, tetapi juga membebani masyarakat yang sudah kesulitan ekonomi.
“Kami sangat terkejut mendengar keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/360/KPTS/2024 yang menyebutkan kenaikan tarif baru berlaku Februari 2025. Namun, faktanya, tarif sudah naik sejak Januari! Ini bukan hanya melanggar aturan, tapi juga menambah penderitaan masyarakat,” tegas Anwar dalam keterangannya kepada beritatrend.com di kantor AMKTT, Minggu (2/3/2025).
Anwar juga menyoroti buruknya pelayanan PDAM Tirta Bulian yang semakin memperparah keadaan.
“Air berlumpur, aliran kecil, bahkan sering kali meteran tetap berputar tapi air tak mengalir! Bagaimana masyarakat bisa menerima kenaikan tarif yang tak wajar ini jika pelayanannya pun jauh dari memuaskan?” kritiknya.
Lebih lanjut, Anwar menilai kebijakan ini berpotensi merugikan lingkungan.
“Jika masyarakat beralih ke sumur bor karena tarif PDAM tak masuk akal, dampaknya akan fatal. Penurunan debit air, intrusi air laut, dan pencemaran air tanah bisa terjadi. Ini justru berlawanan dengan tujuan awal PDAM, yaitu mencegah eksploitasi air tanah yang berlebihan,” jelasnya.
Sebagai solusi, Anwar mendesak Gubernur Sumatera Utara untuk mengkaji ulang kebijakan kenaikan tarif ini.
Ia juga meminta Wali Kota Tebing Tinggi yang baru agar mengganti Direktur PDAM Tirta Bulian, yang dinilai bertindak tanpa pertimbangan matang.
“Kami butuh pemimpin yang benar-benar peduli pada rakyat. Jangan sampai kebijakan ini hanya menguntungkan segelintir pihak, sementara masyarakat semakin kesulitan,” pungkasnya.
Dengan adanya gelombang protes ini, akankah pemerintah merespons keluhan warga?
Atau justru membiarkan keresahan ini berlarut-larut? Masyarakat kini menanti keadilan.
