“Di Kepri, tanah yang sudah dikuasai masyarakat dengan bukti dokumen resmi justru diterbitkan sertifikat baru oleh BPN kepada pihak lain tanpa pemeriksaan mendalam.
Ia menduga ada kolusi antara oknum pemerintah, pengusaha, dan masyarakat yang membuat mafia tanah terus beroperasi tanpa hambatan berarti.
Langkah Konkret PWDPI
Sebagai wujud keseriusan, PWDPI berencana menemui Menteri Nusron Wahid dalam waktu dekat untuk melaporkan sejumlah kasus mafia tanah yang melibatkan pengusaha besar dan oknum masyarakat.
Nurullah memastikan pihaknya sudah mengumpulkan bukti-bukti kepemilikan tanah yang sah untuk dibawa ke meja kementerian.
“Kami tidak akan tinggal diam. Semua bukti kepemilikan berupa sertifikat sudah kami siapkan dan akan segera kami laporkan ke Kementerian ATR/BPN,” ungkapnya.
Nurullah optimistis bahwa masalah yang selama ini merugikan masyarakat kecil dapat segera teratasi.
Ketum PWDPI berharap komitmen Menteri ATR tidak hanya menjadi wacana, melainkan diwujudkan dalam tindakan nyata.
“Kami percaya Pak Nusron Wahid mampu membawa perubahan besar di bidang pertanahan. Ini saatnya rakyat Indonesia mendapatkan keadilan atas hak tanah mereka,” tutupnya.
