Beritatrend.com. Jakarta -Sidang lanjutan kasus gratifikasi dan pemerasan dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) terus memunculkan fakta-fakta baru. Kali ini, Kabag Umum Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Edi Eko Sasmito, mengungkap permintaan pembelian keris emas senilai Rp 105 juta dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (15/5/2024).
Dalam kesaksiannya, Edi menyebut bahwa permintaan pembelian keris emas tersebut datang dari Arief Sopian, Koordinator Substansi Rumah Tangga Kementan saat itu. “Saya mendapat rincian permintaan, salah satunya adalah untuk pembelian keris emas,” ujar Edi di hadapan majelis hakim.
Jaksa KPK menanyakan lebih lanjut mengenai permintaan ini. “Keris ini keris apa, atau ini nama tempat?” tanya jaksa. Edi menjelaskan bahwa keris tersebut adalah keris emas yang permintaannya disampaikan oleh Arief Sopian. Selain keris emas, ada juga permintaan untuk biaya khitanan, bunga, dan kebutuhan operasional lainnya.
“Keris emas dari Pak Arief Sopian, ya?” tanya jaksa, yang kemudian dijawab Edi dengan penegasan bahwa berbagai permintaan ini ditagihkan oleh Arief. “Uangnya diserahkan ke Pak Arief Sopian,” tambah Edi, menjelaskan bahwa penggunaan anggaran untuk permintaan tersebut dikelola oleh Arief.
Kasus ini semakin memperburuk citra SYL yang sebelumnya didakwa melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi dengan total Rp 44,5 miliar. Dakwaan tersebut juga melibatkan dua eks pejabat Kementan lainnya, yakni Sekjen Kementan nonaktif Kasdi dan Direktur Kementan nonaktif M Hatta, yang diadili dalam berkas terpisah.
Selain permintaan terkait keris emas, sidang juga mengungkap bahwa pejabat Kementan harus patungan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pribadi SYL, termasuk sewa jet pribadi, umroh, perjalanan ke Brasil dan Amerika Serikat, hingga pembelian sapi kurban. Lebih mengejutkan lagi, sejumlah pejabat Kementan dilaporkan membuat perjalanan dinas fiktif, yang dananya dicairkan untuk memenuhi permintaan SYL.
Skandal ini tidak hanya mencoreng nama baik SYL, tetapi juga menimbulkan dampak luas terhadap integritas dan kepercayaan publik terhadap Kementerian Pertanian. Sidang lanjutan kasus ini diharapkan dapat mengungkap lebih banyak fakta dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
