Beritatrend.com. – Jakarta Minggu, 02/02/25. – Wacana agar pejabat negara menggunakan transportasi umum kembali mencuat.
Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan agar pejabat mengurangi penggunaan pengawalan dan mulai membaur dengan masyarakat dalam sistem transportasi publik.
Namun, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memiliki pandangan lain.
Menurut Nusron, pemilihan moda transportasi bukanlah isu substansial.
“Soal naik apa itu, bagi saya tidak substansi. Itu hanya karikatif (sukarela). Bisa jadi dalam situasi tertentu, naik kendaraan umum malah lebih mahal daripada naik mobil atau sepeda motor,” ujarnya kepada wartawan di The Highland Park Resort, Bogor, pada Sabtu (1/2/2025).
Menariknya, Nusron justru lebih mendukung pejabat menggunakan sepeda motor ketimbang transportasi umum.
Baginya, motor bisa menjadi solusi untuk menghindari kemacetan dan mempercepat perjalanan. “Kalau tujuannya efisiensi waktu, naik motor malah lebih cepat. Atau kalau jaraknya pendek, jalan kaki juga bisa jadi pilihan,” tambahnya.
Usulan Transportasi Umum untuk Pejabat
Sebelumnya, Ketua Umum MTI, Tory Damantoro, mengusulkan agar pejabat mengurangi penggunaan patwal (pengawalan) untuk memberikan rasa keadilan di jalan raya.
“Filosofinya hidup di kota itu hidup bersama. Kalau semua minta diprioritaskan, akan terjadi kecemburuan sosial,” ujarnya.
MTI menilai hanya Presiden dan Wakil Presiden yang seharusnya mendapatkan prioritas di jalan.
“Untuk pejabat lainnya, lebih baik menggunakan transportasi umum. Jakarta sudah memiliki layanan transportasi dengan cakupan 89,5 persen wilayah kota, setara dengan kota-kota besar dunia,” kata Wakil Ketua MTI, Djoko Setijowarno.
Djoko menambahkan, transportasi umum di Jakarta sudah sangat terintegrasi, dengan berbagai pilihan moda seperti MRT, LRT, KRL, TransJakarta, hingga ojek dan bajaj.
Oleh karena itu, pejabat diharapkan mau menggunakan transportasi umum minimal sekali dalam seminggu.
“Dengan begitu, pejabat akan lebih memahami realitas kehidupan masyarakat,” jelasnya.
Naik Motor atau Transportasi Umum?
Respons Nusron Wahid menunjukkan adanya perbedaan sudut pandang soal efisiensi perjalanan bagi pejabat.
Di satu sisi, penggunaan transportasi umum dapat menjadi bentuk solidaritas dengan masyarakat. N
amun, di sisi lain, kepraktisan kendaraan pribadi—terutama sepeda motor—dianggap lebih efektif dalam kondisi tertentu.
Jadi, apakah ke depan kita akan melihat lebih banyak pejabat naik transportasi umum?
Atau justru tren naik motor ala Nusron Wahid yang akan lebih diminati? Kita tunggu saja perkembangannya!
