Beritatrend.com. – Jakarta Rabu, 06/11/24. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ambisius pemerintah untuk membangun tiga juta rumah bagi masyarakat Indonesia. Dalam sebuah pertemuan yang berlangsung pada Selasa (5/11/2024), Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki lebih dari 157 hektare tanah telantar yang siap digarap untuk mendukung program tersebut.
“Tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) yang telantar ini berpotensi besar untuk digunakan. Kami sedang mengidentifikasi lokasi-lokasi yang cocok untuk pembangunan, salah satunya yang ada di Mojokerto seluas 151 hektare dan di Tangerang seluas 6 hektare,” kata Nusron Wahid, menambahkan bahwa tim dari Kementerian ATR/BPN masih melakukan pengecekan lebih lanjut agar tanah yang digunakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pembangunan rumah.
Selain itu, Menteri Nusron juga menjelaskan bahwa pihaknya akan berkolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam menata ruang kawasan pemukiman. Salah satu fokus utama adalah memastikan setiap perumahan yang dibangun memiliki 40% ruang untuk fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) seperti masjid, taman, dan fasilitas olahraga.
“Untuk memastikan tata ruang yang lebih tertib, kami akan mengusulkan pembentukan Satgas Bersama antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PKP. Langkah ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengatur kebutuhan fasilitas umum dan sosial di kawasan pemukiman,” jelas Nusron.
Menteri PKP Maruarar Sirait (Maruarar) mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dukungan penuh yang diberikan oleh Menteri Nusron dalam mewujudkan program tiga juta rumah. “Pak Nusron sudah sangat membantu. Tanah-tanah yang tidak terpakai kini bisa dimanfaatkan untuk pembangunan rumah yang menyasar rakyat kecil,” ujar Maruarar. Ia juga menambahkan bahwa tanah tersebut dapat dijadikan jaminan untuk pembiayaan rumah, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki tempat tinggal yang layak.
Maruarar juga menegaskan bahwa proyek ini bukan hanya untuk membangun rumah, tetapi juga menciptakan pemukiman yang inklusif, terbuka, dan nyaman bagi semua lapisan masyarakat. “Kita ingin memastikan bahwa perumahan di Indonesia tidak eksklusif, namun terbuka dan bermanfaat bagi rakyat,” tambahnya.
Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi dari kedua kementerian, termasuk Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, serta berbagai pejabat dari Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PKP.
Dengan kerjasama yang erat antara kedua kementerian, diharapkan program tiga juta rumah dapat berjalan lancar, memberikan dampak positif bagi masyarakat, dan mewujudkan Indonesia yang lebih inklusif dan teratur dalam hal permukiman.
