Beritatrend.com. – Kudus Senen, 10/03/25. – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa ketidakadilan dalam kepemilikan tanah masih menjadi tantangan besar di Indonesia.
Namun, ia optimis bahwa solusi terbaik untuk mengatasi ketimpangan ini adalah melalui Redistribusi Tanah yang berkeadilan dan produktif.
Dalam kunjungannya ke Pondok Pesantren Qudsiyyah, Kabupaten Kudus, Sabtu (08/03/2025), Menteri Nusron menyerahkan 20 sertipikat tanah wakaf kepada penerima manfaat.
Momen ini bukan sekadar seremonial, tetapi sebuah langkah strategis untuk melindungi hak atas tanah masyarakat kecil dan mempercepat pemerataan kepemilikan tanah di Indonesia.
Tanah Bukan Sekadar Properti, Tapi Simbol Kemanusiaan
Menteri Nusron menekankan bahwa persoalan tanah bukan hanya soal hukum, melainkan juga menyentuh nilai kemanusiaan.
Ia bahkan mengibaratkan tanah sebagai bagian dari eksistensi manusia itu sendiri.
“Problem tanah itu sama persis dengan problem umat manusia. Jadi kalau kita mengurus tanah harus dengan hati, sama seperti mengurus manusia karena hakikat manusia itu diciptakan dari tanah,” ujarnya.
Dengan pendekatan ini, redistribusi tanah bukan sekadar alokasi aset, melainkan upaya menciptakan keadilan sosial.
Pemerintah ingin memastikan bahwa tanah yang diberikan kepada masyarakat tidak hanya menjadi milik sah, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan.
Santri dan Peluang Perkebunan: Masa Depan dari Tanah yang Berkah
Dalam acara buka puasa bersama di pesantren tersebut, Menteri Nusron juga mengajak para santri untuk lebih dari sekadar penerima manfaat tanah.
Ia mendorong mereka untuk melihat tanah sebagai peluang usaha, terutama di sektor perkebunan.
“Tujuan saya keliling mengunjungi pondok-pondok pesantren adalah untuk menumbuhkembangkan dan menanamkan kepada santri untuk mau berusaha, terutama dalam dunia perkebunan karena kesempatan ini sangat terbuka lebar,” tutur Nusron.
Pesan ini seolah menjadi panggilan bagi generasi muda, khususnya di lingkungan pesantren, untuk mengubah mindset tentang tanah.
Tanah bukan hanya tempat tinggal atau lahan kosong, tetapi sumber daya yang bisa menghasilkan kemandirian ekonomi.
Redistribusi Tanah: Dari Sertipikat ke Keberlanjutan
Program Redistribusi Tanah merupakan bagian dari Reforma Agraria, yang bertujuan untuk mempersempit kesenjangan kepemilikan lahan dan memastikan tanah dikelola secara berkeadilan.
Penyerahan sertipikat tanah wakaf ini menjadi bukti bahwa pemerintah serius dalam menjalankan agenda tersebut.
Dalam acara tersebut, turut hadir Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Lampri, beserta jajaran.
Kehadiran mereka menegaskan bahwa kolaborasi pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci sukses dalam memastikan redistribusi tanah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Redistribusi tanah bukan sekadar pembagian aset, tetapi harus menjadi lompatan besar menuju keberlanjutan ekonomi dan sosial.
Pemerintah berharap, dengan adanya kepemilikan tanah yang sah dan terjamin, masyarakat—terutama santri—dapat menciptakan nilai lebih dari lahan yang mereka miliki.
Masa Depan Pertanahan: Tanah untuk Rakyat, Tanah untuk Masa Depan
Langkah pemerintah dalam redistribusi tanah bukan hanya tentang menutup ketimpangan, tetapi juga membuka peluang baru.
Tanah yang diberikan harus menjadi produktif, agar memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan penerima.
Dengan pendekatan yang adil dan berorientasi pada pemberdayaan, harapannya redistribusi tanah tidak hanya menciptakan keadilan sosial, tetapi juga menjadi fondasi bagi ekonomi masyarakat kecil untuk tumbuh dan berkembang.
Satu hal yang pasti, tanah bukan sekadar properti. Tanah adalah harapan, tanah adalah kehidupan.
