Beritatrend.com. – Jakarta Sabtu, 01/02/25. – Presiden Prabowo Subianto membuat gebrakan besar dalam pemerintahan dengan membongkar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 hingga ke lapisan terdalam.
Hasilnya? Ditemukan banyak anggaran yang dinilai tidak efisien, bahkan ada yang disebut sebagai “program konyol”!
Hal ini diungkapkan oleh adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, dalam CNBC Indonesia ESG Sustainability Forum 2025, Jumat (31/1/2025).
Menurut Hashim, sang Presiden melakukan audit anggaran secara mendalam hingga ke tingkat kesembilan, sesuatu yang jarang dilakukan oleh presiden atau menteri sebelumnya.
“Dia (Prabowo) bercerita ke saya, beberapa minggu dia itu periksa anggaran APBN, ternyata ada sembilan tingkat di APBN, biasanya presiden atau menteri periksa ke tingkat tiga atau empat saja, dia sampai ke sembilan, dibongkar semuanya,” ungkap Hashim.
Anggaran Rp 306 Triliun Dipangkas, Program Konyol Dihapus
Dari hasil pemeriksaan tersebut, diputuskan pemangkasan anggaran sebesar Rp 306 triliun.
Pemotongan ini dilakukan sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana negara.
Beberapa pos anggaran yang dipangkas mencakup perjalanan dinas, kunjungan kerja ke luar negeri, hingga belanja alat tulis kantor (ATK) yang dipangkas hingga 90%!
Namun, yang paling menarik perhatian adalah adanya “program konyol” yang ikut dipotong.
“Ada program yang program konyol. Iya, program konyol. Itu dihapus, dipangkas,” kata Hashim.
Sayangnya, Hashim tidak merinci program mana yang masuk kategori “konyol” tersebut. Namun, pernyataan ini langsung menimbulkan spekulasi publik tentang penggunaan anggaran yang tidak masuk akal selama ini.
16 Pos Anggaran yang Dipangkas
Kebijakan pemangkasan anggaran ini juga mendapat dukungan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kementerian dan lembaga negara.
Berikut adalah daftar 16 pos anggaran yang mengalami pemangkasan:
- Alat tulis kantor (ATK): 90%
- Percetakan dan souvenir: 75,9%
- Sewa gedung, kendaraan, dan peralatan: 73,3%
- Belanja lainnya: 59,1%
- Kegiatan seremonial: 56,9%
- Perjalanan dinas: 53,9%
- Kajian dan analisis: 51,5%
- Jasa konsultan: 45,7%
- Rapat, seminar, dan sejenisnya: 45%
- Honor output kegiatan dan jasa profesi: 40%
- Infrastruktur: 34,3%
- Diklat dan bimbingan teknis (bimtek): 29%
- Peralatan dan mesin: 28%
- Lisensi aplikasi: 21,6%
- Bantuan pemerintah: 16,7%
- Pemeliharaan dan perawatan: 10,2%
Efisiensi atau Kontroversi?
Langkah Prabowo dalam memangkas anggaran ini menuai beragam reaksi. Di satu sisi, publik mengapresiasi upaya efisiensi untuk menghindari pemborosan.
Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa beberapa sektor vital bisa ikut terdampak, seperti infrastruktur dan bantuan pemerintah.
Selain itu, misteri mengenai “program konyol” yang ditemukan dalam APBN 2025 masih menjadi tanda tanya besar.
Publik kini menantikan transparansi lebih lanjut mengenai program-program apa saja yang dianggap tidak masuk akal dan akhirnya dipangkas.
Akankah langkah ini membawa perubahan positif bagi perekonomian Indonesia? Ataukah ada dampak tak terduga dari pemangkasan ini? Kita tunggu saja langkah selanjutnya dari pemerintahan Prabowo.
