Ridwan Kamil Tantang Isu “Calon Boneka”: Dharma Pongrekun Dianggap Lawan Tangguh

Ridwan Kamil, bakal calon Gubernur Jakarta dari Partai Perindo, menanggapi isu bahwa dirinya akan melawan "calon boneka" dalam Pilkada Jakarta 2024.

Beritatrend.com. -Jakarta Senen, 19/08/24. Ridwan Kamil, bakal calon Gubernur Jakarta dari Partai Perindo, menanggapi isu bahwa dirinya akan melawan “calon boneka” dalam Pilkada Jakarta 2024. Dalam pernyataannya di DPP Perindo pada Minggu (18/8/2024), Ridwan Kamil menegaskan bahwa proses demokrasi harus dihormati dan setiap calon yang memenuhi persyaratan KPU harus dianggap sah.

Ridwan Kamil, yang dikenal dengan julukan Kang Emil, mengungkapkan keyakinannya bahwa setiap calon, termasuk Dharma Pongrekun yang maju dari jalur independen, adalah lawan yang serius. “Demokrasi itu tafsir, jadi bagi saya siapa yang sudah memenuhi persyaratan dan diputuskan oleh KPU, itu aja yang kita yakini,” ujar Ridwan Kamil. Ia juga mengapresiasi kapasitas Dharma Pongrekun dengan menyebutnya sebagai lawan yang “bukan kaleng-kaleng.” “Pak Dharma itu jenderal polisi bintang tiga, lawannya luar biasa,” tambahnya.

Namun, Ridwan Kamil juga menyoroti adanya masalah terkait pencatutan kartu tanda penduduk (KTP) yang dihadapi Dharma Pongrekun sebagai calon independen. Dia menyerukan agar KPU dan Bawaslu segera menangani isu ini dengan serius. “Saya hanya bisa menjawab kami mendaftar sesuai aturan. Kalau ada aturan yang tidak sesuai, tugas KPU dan Bawaslu untuk menyesuaikannya,” kata Ridwan Kamil.

Isu ini mendapatkan perhatian lebih ketika Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto memperingatkan agar tidak ada penggunaan kekuasaan untuk menciptakan “calon boneka” dalam Pilkada Jakarta. Hasto menjelaskan bahwa calon boneka adalah kandidat yang diajukan hanya untuk menghindari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur melawan kotak kosong. “Tidak boleh ada penggunaan kekuasaan untuk menciptakan calon boneka,” tegas Hasto saat ditemui di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

Hasto juga mengkritik praktik pencatutan KTP tanpa izin, yang menurutnya merupakan masalah serius yang harus diusut oleh aparat penegak hukum. “Pencatutan KTP tanpa izin merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang harus segera diatasi,” tambah Hasto.

Dengan situasi yang semakin memanas menjelang Pilkada Jakarta, pernyataan-pernyataan ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan integritas dalam proses pemilihan kepala daerah. Publik kini menantikan langkah selanjutnya dari penyelenggara pemilu untuk memastikan pemilihan yang adil dan bersih.

error: Content is protected !!
Exit mobile version