Beritatrend.com. – Jakarta Jum’at, 29 November 2024 – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diminta untuk memberikan perhatian lebih terhadap masalah yang masih terjadi di Papua, seiring dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan wilayah ini sebagai salah satu fokus utama dalam agenda pembangunan nasional. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa Kemendagri perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua, khususnya dalam hal penyaluran anggaran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan Bima Arya dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Provinsi Papua tentang Penatausahaan, Akuntansi, dan Pelaporan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) yang berlangsung di Yello Hotel, Jakarta, Jumat (29/11/2024). Dalam kesempatan tersebut, Bima menyampaikan pentingnya tindak lanjut kebijakan Presiden Prabowo yang telah menempatkan Papua sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan nasional.
“Papua mendapat perhatian khusus dari Presiden Prabowo. Oleh karena itu, kami sebagai pembantu Presiden harus mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan sebaik-baiknya,” ujar Bima.
Bima juga menjelaskan bahwa perhatian pemerintah terhadap Papua tercermin melalui alokasi anggaran yang sangat besar. Sejak tahun 2002 hingga 2021, anggaran yang disalurkan untuk Papua mencapai Rp100 triliun, dengan Rp75 triliun di antaranya merupakan dana otonomi khusus (otsus), serta Rp24 triliun untuk pembangunan infrastruktur.
“Anggaran yang besar ini sudah menunjukkan dampak positif, salah satunya adalah meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua, yang kini sudah tidak lagi berada dalam kategori rendah, tetapi telah meningkat menjadi kategori sedang,” ujar Bima.
Bima menambahkan bahwa selain alokasi anggaran yang besar, potensi alam Papua yang luar biasa juga dapat menjadi pendorong penting bagi kebijakan afirmatif yang diterapkan pemerintah. Namun, ia mengingatkan bahwa penambahan anggaran setiap tahun saja tidak cukup. Penyaluran anggaran harus tepat sasaran dan memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi di Papua.
Lebih lanjut, Bima menekankan pentingnya sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Menurutnya, meskipun anggaran yang tersedia cukup besar, jika tidak dikelola dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi daerah tidak akan maksimal. Oleh karena itu, Bima mengajak seluruh pihak untuk bekerja lebih keras dalam memastikan bahwa setiap dana yang disalurkan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Dalam acara Bimtek tersebut, Bima juga mengingatkan bahwa setiap provinsi, termasuk Papua, harus memberikan kontribusi signifikan terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional yang ditetapkan Presiden Prabowo sebesar 8 persen. “Pencapaian target ekonomi nasional ini membutuhkan kontribusi dari setiap provinsi. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengatasi kendala-kendala yang ada dalam pengelolaan APBD, agar dana daerah dapat terserap dengan baik,” pungkasnya.
Dengan perhatian dan upaya yang lebih terkoordinasi, Bima optimis bahwa Papua akan terus berkembang dan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kemajuan Indonesia pada masa depan.
