Diskusi Berisi, Solusi Pasti
Acara yang dipandu oleh Diana Valencia ini turut menghadirkan panel ahli seperti Johan Rosihan, anggota Komisi IV DPR RI; Mukri Friatna dari WALHI; dan pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiyansyah.
Diskusi berlangsung hangat, membahas dampak lingkungan pagar laut hingga upaya mitigasi bersama.
Mukri Friatna menyoroti pentingnya pengawasan berbasis masyarakat, sementara Trubus menegaskan perlunya kebijakan yang bersifat partisipatif.
Johan Rosihan mendukung langkah ATR/BPN dalam menciptakan platform inovatif seperti Bhumi yang mempermudah komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Masyarakat sebagai Penggerak Utama
Meningkatnya partisipasi masyarakat melalui aplikasi Bhumi menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi jembatan penting antara rakyat dan pemerintah.
Dengan fitur pelaporan dan pemantauan yang mudah diakses, masyarakat kini memiliki alat untuk turut mengawasi dan memastikan keadilan dalam isu pertanahan.
“Semangat ini harus terus dijaga. Kami ingin masyarakat merasa memiliki peran nyata dalam pengambilan kebijakan,” tutup Harison.
Kementerian ATR/BPN kini berdiri di garis depan, menunjukkan bahwa inovasi teknologi dan kolaborasi publik adalah jalan terbaik menuju pemerintahan yang inklusif.
Aplikasi Bhumi menjadi bukti bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang melibatkan semua pihak.
