Beritatrend.com -Jakarta minggu, 26/05/24. Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), menggema janji-janji politik partainya dalam menegaskan sikap politiknya di tengah ketegangan politik menjelang pembentukan pemerintahan baru. Dalam penutupan rapat kerja nasional (rakernas) ke-5 PDI-P, Megawati menegaskan bahwa keputusan sikap politik partainya tidaklah sembarangan, melainkan hasil dari proses demokratis dalam kongres partai.
“Sikap politik PDI Perjuangan terhadap pemerintahan yang akan datang merupakan sebuah hal bersifat strategis dan selama ini diputuskan dalam kongres partai,” ujar Megawati di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Minggu.
Meski tanpa menyebut secara eksplisit, Megawati mengisyaratkan bahwa PDI-P akan terus menjalankan peran sebagai penjaga demokrasi dan pembela rakyat. “Konsistensi di dalam membela rakyat juga jadi ciri PDI-Perjuangan. Selama ini partai terus sampai lelah kayaknya berteriak lantang ketika impor pangan dilakukan,” tambahnya.
Namun, Megawati juga menyinggung perlunya perhitungan politik dalam menentukan sikap strategis partai. “Dibutuhkan itungan politik untuk memutuskan sikap strategis partai tersebut,” tandasnya.
Sementara itu, Megawati turut menggoda awak media yang menunggu keputusan PDI-P terkait sikap terhadap pemerintahan ke depan. “Nah ini kan juga, sikap politik partai berada di dalam atau di luar pemerintahan. Gitu kan?” ujar Megawati dengan senyum lebar.
Pertanyaan Megawati itu dijawab dengan setuju oleh para kader peserta Rakernas, menunjukkan dukungan mereka terhadap keputusan partai.
Sebelum menutup pidatonya, Megawati juga menegaskan landasan PDI-P dalam memutuskan sikap politiknya. “PDI-P memiliki landasan sebelum memutuskan sikap politik, yakni membawa Indonesia menjadi lebih baik, berdaulat, dan berdiri di atas kaki sendiri,” paparnya.
Sebagaimana diketahui, PDI-P telah mengisyaratkan kemungkinan berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka setelah mantan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo memutuskan berjuang di luar pemerintahan mendatang.
