Beritatrend.com. – Jakarta Jum’at, 10 Januari 2025 – Dalam Rapat Pimpinan (Rapim) yang berlangsung di Aula Prona, Jakarta, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menggarisbawahi pentingnya optimalisasi anggaran untuk program-program yang berdampak langsung pada masyarakat.
Pernyataan ini menjadi arahan utama dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Kementerian ATR/BPN untuk Tahun Anggaran 2025.
“Saya ingin anggaran untuk rapat atau bimbingan teknis dikurangi, fokuskan pada program seperti RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) yang konkret, penyelesaian kasus pertanahan, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Menteri Nusron dalam forum yang dihadiri jajaran pimpinan pusat Kementerian ATR/BPN, Kamis (9/1).
Prioritas Peningkatan Layanan dan Sumber Daya Manusia
Sejak awal masa jabatannya, Nusron Wahid telah menaruh perhatian khusus pada pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan layanan publik.
Dalam Rapim kali ini, ia kembali menekankan pentingnya mengalokasikan anggaran untuk mendukung kedua hal tersebut.
“Setiap rupiah anggaran harus benar-benar digunakan untuk mengoptimalkan sistem layanan kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas SDM kita,” ujarnya.
Evaluasi dan Rencana Strategis 2025
Dalam Rapim ini, sejumlah pejabat tinggi melaporkan capaian program tahun 2024, rencana anggaran 2025, serta target yang akan dicapai pada tahun mendatang.
Menteri Nusron memberikan masukan kritis dan pandangan strategis, termasuk menyoroti program-program yang membutuhkan perbaikan atau percepatan implementasi.
Hadir dalam forum tersebut, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana yang juga bertindak sebagai moderator; serta para pejabat tinggi eselon I dan II. Rapat ini juga diikuti secara daring oleh seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia beserta jajaran.
Transformasi yang Diharapkan di Tahun 2025
Menteri Nusron berharap tahun 2025 menjadi momentum untuk transformasi pelayanan di Kementerian ATR/BPN, khususnya dalam penyelesaian kasus-kasus pertanahan dan pengelolaan tata ruang. Ia juga mendorong akselerasi implementasi RDTR yang menjadi landasan penting dalam pembangunan wilayah.
“Pelayanan yang cepat, efisien, dan berdampak langsung kepada masyarakat adalah kunci keberhasilan kita. Itu yang harus menjadi prioritas,” pungkas Nusron.
Dengan arahan tersebut, Kementerian ATR/BPN siap memasuki Tahun Anggaran 2025 dengan semangat baru untuk menghadirkan program-program yang lebih inklusif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
