Beritatrend.com. – Jakarta Selasa, 12/11/24. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan tekad kuat untuk meningkatkan kualitas layanan pertanahan dengan fokus pada prinsip akuntabilitas, ketuntasan, dan kebersihan. Dalam pertemuan dengan jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi DKI Jakarta, pada Senin (11/11/2024), Menteri Nusron menegaskan pentingnya penguatan sistem tata kelola administrasi pertanahan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mewujudkan hal tersebut.
“Pelayanan harus cepat, akuntabel, dan bersih tanpa membeda-bedakan masyarakat. Kita sudah bekerja keras, namun kerja keras saja tidak cukup, harus ada kerja cerdas, taktis, dan tuntas,” ujar Menteri Nusron, menekankan pentingnya pelayanan yang profesional dan berintegritas.
Menteri Nusron memulai pertemuan dengan mendengarkan laporan dari Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta mengenai capaian program prioritas yang telah dilaksanakan di wilayah Jakarta. Ia juga menanyakan langsung hambatan, tantangan, dan masalah yang dihadapi dalam pencapaian target, khususnya yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat. Dalam kesempatan ini, Nusron memberikan perhatian khusus pada masalah pungutan liar (pungli) yang sering kali menjadi penghambat dalam pelayanan.
“Pungli harus diberantas, itu salah satu solusi untuk mempercepat layanan. Kalau kita ingin layanan lebih cepat dan efektif, pungli tidak boleh ada,” tegasnya. Menteri Nusron juga menyoroti pentingnya rotasi dan mutasi pegawai yang efisien, yang diharapkan dapat memperbaiki kinerja dan meningkatkan loyalitas terhadap Kementerian ATR/BPN.
Selain itu, Menteri Nusron mengungkapkan keinginannya untuk menjaga citra lembaga agar selalu positif di mata publik. “Persepsi publik tentang lembaga ini sangat penting. Saya ingin ada transformasi, agar masyarakat merasa yakin bahwa layanan kita bersih, akuntabel, dan memenuhi standar yang tinggi,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menekankan bahwa Kanwil dan Kantor Pertanahan (Kanath) adalah ujung tombak dari pelayanan pertanahan. “Kami meminta agar seluruh jajaran memberikan pelayanan terbaik, karena kini kita hidup di era transparansi di mana masyarakat bisa langsung menilai kinerja kita,” ujarnya.
Dukungan terhadap visi Menteri Nusron ini juga diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Suyus Windayana, dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis, yang turut mendampingi dalam pertemuan tersebut.
Menteri Nusron mengakhiri pengarahan dengan menegaskan bahwa perubahan yang diinginkan harus diwujudkan bersama-sama. “Transformasi yang kita harapkan adalah pelayanan yang benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat, dan itu bisa tercapai dengan kerja keras, kerja cerdas, dan semangat untuk bersih dari segala praktik yang merugikan.”
Dengan semangat baru ini, diharapkan layanan pertanahan di Indonesia akan semakin efisien, transparan, dan memberikan rasa aman serta kepercayaan kepada masyarakat.
