Beritatrend.com. -Deli Serdang senen, 08/07/24. Persoalan netralitas organisasi di tengah menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Deli Serdang Tahun 2024 menjadi sorotan utama dalam pembicaraan publik. Isu ini muncul seiring dengan mundurnya beberapa Dewan Penasehat dan Pengurus Karang Taruna Deli Serdang yang diduga terlibat dalam politik praktis.
Karang Taruna, sebagai salah satu organisasi di bawah naungan pemerintah, diingatkan untuk tetap menjaga netralitasnya dalam menghadapi proses demokrasi ini. Hal ini penting untuk memastikan kelancaran dan kedamaian dalam pelaksanaan Pilkada.
Sawaluddin Lubis, Ketua Komunitas Warga Pencinta Deli Serdang (KWPDS), menegaskan pentingnya netralitas Karang Taruna sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 77 Tahun 2010. Menurutnya, Karang Taruna seharusnya fokus pada pembinaan pemuda dan kesejahteraan sosial, bukan terlibat dalam politik praktis yang dapat mempengaruhi proses demokrasi.
Di sisi lain, Hendrik Siregar dari Badan Kenajiran Masjid (BKM) Jami’ Agung Lubuk Pakam menyoroti potensi penyalahgunaan fasilitas pemerintah dalam kampanye politik oleh seorang Bacalon Pilkada. Hal ini menimbulkan keprihatinan akan etika politik dan penggunaan sumber daya publik untuk kepentingan politis pribadi.
Sementara itu, masyarakat Deli Serdang dari berbagai kalangan menekankan pentingnya bahwa semua pihak, terutama yang berada di bawah naungan pemerintah, harus mematuhi aturan netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis yang dapat merusak keadilan dan demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi.
Diharapkan, dengan menjaga netralitas dan mengutamakan pelayanan masyarakat, organisasi seperti Karang Taruna dapat tetap menjadi garda terdepan dalam pembangunan dan pengembangan potensi generasi muda, sesuai dengan misinya yang sejati. (Nanda).*
