Beritatrend.com -Jakarta Jum’at 10/05/24. Kontroversi di Jakarta Pusat ketika pedagang kaki lima (PKL) di terowongan Jalan Kendal dilarang berjualan. Kebijakan tersebut mendapat sorotan tajam dari legislator DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, yang mendesak Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan lokasi pusat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai alternatif bagi para PKL.
“Saya kira itu permintaan wajar. Diperbanyak lagi lokasi UMKM. Sejak era Anies tidak ada penambahan berarti. Era Pj (Gubernur) dua tahun lebih tidak ada lagi,” ujar Gilbert Simanjuntak, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta.
Namun, tindakan keras terhadap PKL ini juga menjadi bahan diskusi politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta. Simanjuntak mewanti-wanti agar isu PKL tidak dimanfaatkan sebagai alat kampanye, sambil menegaskan bahwa tugas pemda adalah memfasilitasi rakyatnya, terutama UMKM.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra, Rani Mauliani, menilai bahwa menanggapi isu PKL di terowongan Kendal bukanlah perkara mudah. Rani meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengevaluasi masalah ini dengan cermat untuk menemukan solusi terbaik.
“Mungkin sementara kita kembalikan dulu ke pihak yang berwenang saja untuk dievaluasi ke depannya sebaiknya mau bagaimana,” ujar Rani.
Para PKL yang terkena dampak larangan berjualan di terowongan Kendal merasa tertekan. Salah satu PKL, Zainal, menuturkan bahwa mereka hanya ingin mencari nafkah untuk keluarga mereka. Namun, mereka juga menghadapi kesulitan dalam mencari alternatif tempat berjualan.
“Ya daripada kami minta-minta, gitu kan. Biarlah kami usaha, izinkanlah untuk rakyat kecil kita kan cari makan, bukan kekayaan. Tapi kalau orang berduit bisa aja dagang di mana aja. Kalau kami, gimana?” ujar Zainal.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berjanji akan mengevaluasi masalah PKL di terowongan Kendal dan mencari solusi terbaik. Namun, nasib para PKL dan ketegangan politik jelang Pilkada Jakarta menjadi sorotan utama dalam polemik ini.
