Beritatrend.com. – Magelang Rabu, 26/02/26. – Kemajuan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, teknologi, atau investasi.
Stabilitas keamanan dan sikap antikorupsi menjadi dua kunci utama yang dapat membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah.
Hal inilah yang menjadi sorotan utama dalam Retret Kepala Daerah 2025 yang digelar di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Selasa (25/2/2025) malam.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) adalah pondasi penting bagi pembangunan.
Dengan keamanan yang terjaga, iklim investasi pun semakin kondusif, baik untuk investor dalam negeri maupun luar negeri.
“Aparat penegak hukum harus siap menangani hal-hal yang meresahkan masyarakat. Karena dampaknya bukan hanya soal keamanan, tetapi juga ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” ujar Listyo Sigit di hadapan para kepala daerah.
Lebih jauh, Polri menyoroti berbagai tantangan yang harus dihadapi, mulai dari konflik sosial, kriminalitas, hingga maraknya judi online.
Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu dalam menjaga stabilitas nasional.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, TNI-Polri, dan elemen masyarakat sangat penting dalam mencapai tujuan nasional,” imbuhnya.
Korupsi: Musuh Besar Kemajuan Bangsa
Di sisi lain, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengingatkan para kepala daerah bahwa korupsi adalah salah satu faktor utama yang menghambat kemajuan bangsa.
Ia menegaskan bahwa setiap pejabat publik harus memiliki pemahaman mendalam tentang integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Jabatan itu sementara, tapi nama baik akan dikenang selamanya. Jangan sampai terjebak dalam lingkaran politik balas budi yang akhirnya menjerumuskan ke dalam praktik korupsi,” tegas Setyo.
Ia juga mengingatkan bahwa kekuasaan memiliki batas dan penyalahgunaannya pasti akan berujung pada konsekuensi hukum.
“Kekuasaan ada masanya. Kewenangan ada batasnya. Jika disalahgunakan, hukum akan menuntut pertanggungjawaban,” tandasnya.
Pembangunan Berkelanjutan Butuh Kejujuran dan Ketegasan
Momentum ini menjadi pengingat bagi para kepala daerah bahwa pembangunan tidak hanya soal angka dan proyek infrastruktur, tetapi juga soal moral dan etika dalam memimpin.
Keamanan yang stabil dan sikap antikorupsi bukan sekadar jargon, tetapi kunci nyata dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.
Apakah para pemimpin daerah siap menerima tantangan ini? Hanya waktu yang akan menjawabnya.
