Beritatrend.com. – OKU Timur – Pemerintah bergerak cepat dalam mendukung rencana besar pembentukan 500 batalion baru oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa lahan di 326 kabupaten telah disiapkan untuk keperluan ini.
Langkah strategis ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto pada akhir Februari 2025.
“Alhamdulillah, dalam waktu seminggu setelah perintah Bapak Presiden, kami telah menyerahkan lahan di 326 kabupaten kepada Menteri Pertahanan dan menembuskannya kepada Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad).
Lahan ini diambil dari tanah cadangan negara, terutama tanah telantar dari eks-HGU maupun HGB yang tidak diperpanjang atau tidak diberdayakan,” ujar Menteri Nusron dalam acara Penyerahan Sertipikat di Aula Puslatpur, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Rabu (12/03/2025).
Namun, masih terdapat 174 titik batalion yang belum memiliki lahan.
Menteri Nusron memastikan bahwa pihaknya akan terus mencari dan menyiapkan lokasi yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan strategis ini.
Lahan Produktif untuk Ketahanan Pangan
Tak sekadar menjadi markas militer, setiap batalion nantinya juga akan memiliki lahan produktif yang dikelola bersama masyarakat guna mendukung ketahanan pangan nasional.
“Jika satu batalion membutuhkan 500 hektare, maka totalnya mencapai 250 ribu hektare untuk 500 batalion.
Kami sudah mengidentifikasi, potensi tanah telantar yang tersedia selama lima tahun terakhir mencapai 1,4 juta hektare di seluruh Indonesia,” jelas Menteri Nusron.
Pemerintah akan memilah tanah yang tersedia sesuai dengan peruntukannya, baik untuk kebutuhan pertahanan, transmigrasi, perumahan, maupun pengelolaan lahan produktif.
Menjaga Aset Negara, Mencegah Penyalahgunaan Tanah
Menteri Nusron menegaskan bahwa langkah ini bukan hanya soal penguatan pertahanan, tetapi juga bagian dari upaya memastikan tidak ada sejengkal tanah milik negara, khususnya milik TNI, yang jatuh ke tangan pihak lain.
“Bagaimana kita bisa mempertahankan NKRI jika tanah milik TNI diambil oleh pihak lain? Ini tidak boleh terjadi. Oleh karena itu, sertipikasi menjadi kata kunci dalam menjaga tanah-tanah milik negara,” tegasnya.
Selain itu, Nusron juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertahanan dan TNI AD atas kerja sama dalam proses sertipikasi serta pengamanan aset negara.
“Saya merasa sangat terbantu dengan kerja sama dari Bapak Kasad dan keluarga besar TNI, termasuk dengan Pak Menhan. Ini adalah tugas kami untuk menjaga dan mengamankan tanah negara,” pungkasnya.
Dampak Besar bagi Pertahanan dan Ekonomi
Dengan adanya 500 batalion baru, diharapkan tidak hanya memperkuat pertahanan negara tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.
Kehadiran TNI yang bersinergi dengan masyarakat dalam pengelolaan lahan produktif bisa menjadi solusi atas banyak persoalan agraria, ketahanan pangan, dan pemerataan pembangunan di Indonesia.
Langkah ini menunjukkan komitmen besar pemerintah dalam memastikan Indonesia tidak hanya kuat secara militer, tetapi juga berdaulat dalam pemanfaatan sumber daya tanah yang ada.
