Beritatrend.com. – Jakarta Kamis, 13 Maret 2025 – Dalam langkah strategis memperkuat penegakan hukum, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM-Intel) Kejaksaan Agung dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi, Kamis (13/3), di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta.
Penandatanganan ini dilakukan oleh JAM-Intel Prof. Reda Manthovani dan Dirjen AHU Dr. Widodo, menandai era baru dalam sinergi antara dua lembaga negara guna menghadapi tantangan hukum yang semakin kompleks.
Menjawab Tantangan Hukum yang Kian Rumit
Dalam sambutannya, Prof. Reda Manthovani menegaskan bahwa kerja sama ini bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan mendesak dalam menghadapi tren tindak pidana, terutama korupsi.
“Saat ini, pola kejahatan semakin canggih. Banyak perusahaan yang tampak legal, namun sejatinya menjadi kedok tindak pidana. Oleh karena itu, pertukaran data yang valid dan berkualitas menjadi kunci dalam membongkar jaringan kejahatan terorganisir,” ujar Reda.
Regulasi terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, memperkuat peran intelijen Kejaksaan dalam penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan informasi.
Kolaborasi Strategis di Era Digital
Di era digital, kejahatan berkembang pesat, mulai dari pencucian uang hingga kejahatan berbasis teknologi.
“Data bukan sekadar angka, melainkan senjata dalam menegakkan hukum. Dengan pertukaran informasi yang cepat dan akurat, kami bisa lebih proaktif dalam mencegah dan menindak kejahatan,” kata Dirjen AHU, Dr. Widodo.
Kolaborasi ini juga menjadi momentum penting bagi dua lembaga untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dalam proses investigasi dan penegakan hukum.
Dampak Besar bagi Masyarakat dan Negara
Penandatanganan PKS ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kerja sama antar-lembaga, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat..
“Langkah ini bukan akhir, tetapi awal dari perjuangan panjang menuju penegakan hukum yang lebih baik. Kami percaya bahwa dengan sinergi, Indonesia bisa menjadi negara yang lebih bersih dan berkeadilan,” pungkasnya.
