Beritatrend.com. – Jakarta Kamis, 13/03/25. – Pemerintah daerah (Pemda) didorong untuk lebih aktif melibatkan masyarakat dalam menyukseskan program Koperasi Desa Merah Putih.
Program ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa dan solusi bagi masyarakat yang selama ini terjebak dalam jeratan tengkulak serta rentenir.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir dalam panel diskusi bertajuk “Demi Indonesia Ayo Berkoperasi, Koperasi Bangkit”, yang digelar secara hybrid dari Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta, Rabu (12/3/2025).
Diskusi ini juga menghadirkan Menteri Koperasi dan UKM (Menkop) Budi Arie Setiadi serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto.
Koperasi, Warisan Gotong Royong yang Tak Lekang oleh Waktu
Dalam pemaparannya, Tomsi menegaskan bahwa koperasi bukanlah hal baru bagi masyarakat Indonesia.
“Struktur koperasi ini sudah lama ada, sudah mengakar, dan semangat gotong royongnya sudah menjadi bagian dari budaya kita. Maka, tidak perlu ada kekhawatiran mengenai efektivitas koperasi dalam mendorong kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Namun, Tomsi menekankan bahwa koperasi-koperasi di daerah tidak bisa diawasi langsung dari Jakarta.
Peran Kepala Desa: Kunci Keberhasilan Koperasi
Lebih lanjut, Tomsi menyoroti peran strategis kepala desa dalam pengembangan koperasi.
“Kepala desa perlu memahami bagaimana koperasi bisa menjadi solusi bagi warganya, terutama untuk memperkuat ekonomi desa dan mencegah urbanisasi. Selain itu, koperasi juga bisa membantu masyarakat agar tidak lagi bergantung pada tengkulak dan rentenir,” jelasnya.
Masa Depan Koperasi: Beradaptasi dengan Teknologi
Meskipun koperasi memiliki akar sejarah yang kuat, Tomsi menilai bahwa koperasi tetap harus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman.
Penggunaan teknologi dalam pengelolaan koperasi menjadi kunci utama agar koperasi semakin efektif dan menarik minat generasi muda.
“Dengan dukungan teknologi, koperasi kini bisa dikelola lebih profesional, transparan, dan efisien. Ini akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif,” tutupnya optimistis.
