Beritatrend.com. – Magelang Selasa, 25/02/25. – Kepala daerah bukan hanya pemimpin seremonial, tetapi juga “CEO” yang harus piawai mengelola keuangan, administrasi kewilayahan, dan layanan kependudukan.
Itulah pesan utama yang digaungkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam Retret Pembekalan Kepala Daerah 2025 di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Senin (24/2/2025).
Mengelola Daerah Layaknya Perusahaan
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, mengingatkan bahwa kepala daerah memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan keuangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.
Artinya, gubernur, bupati, dan wali kota bertindak layaknya direktur keuangan yang harus memastikan setiap rupiah dari APBD dikelola dengan baik.
“Anggaran daerah itu ditetapkan melalui Perda, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah. Jadi, kepala daerah harus paham betul bagaimana menggunakannya,” ujar Fatoni.
Ia menyoroti anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai salah satu instrumen krusial dalam situasi darurat.
Fatoni mengingatkan para kepala daerah untuk memahami kewenangan ini dan tak ragu mengambil keputusan saat dibutuhkan.
Seragam Kepala Daerah: Bukan Sekadar Pakaian, tapi Simbol Wewenang
Sementara itu, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri, Safrizal ZA, menyoroti aspek administrasi pemerintahan, termasuk batas wilayah dan peran kepala daerah dalam menegakkan ketertiban.
Menariknya, ia juga membahas soal seragam resmi kepala daerah, yang sering kali dipandang sebelah mata.
“Tidak banyak yang tahu bahwa kepala daerah punya tiga jenis seragam: seragam putih, seragam Satpol PP, dan seragam Pemadam Kebakaran (Damkar). Ini bukan sekadar gaya, tapi menggambarkan tugas dan tanggung jawab mereka,” ungkapnya.
Seragam Satpol PP dan Damkar menegaskan peran kepala daerah sebagai pembina dan pengawas dua institusi penting dalam menjaga keamanan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Dukcapil: Jantung Pemerintahan yang Tak Boleh Terabaikan
Di sisi lain, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, menegaskan bahwa layanan administrasi kependudukan bukan hanya urusan teknis, tetapi jantung dari pemerintahan yang modern.
“Tanpa data dukcapil yang akurat, banyak kebijakan bisa salah sasaran. Data kependudukan adalah backbone semua layanan, mulai dari bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemilu,” jelasnya.
Teguh meminta kepala daerah untuk serius dalam memastikan layanan kependudukan berjalan optimal.
“Kalau data kependudukan berantakan, yang rugi bukan hanya daerah, tapi seluruh bangsa ini,” tegasnya.
Kepala Daerah = Manajer Profesional
Pembekalan ini menegaskan bahwa kepala daerah masa kini harus berpikir layaknya manajer profesional, bukan hanya pejabat administratif.
Mereka dituntut untuk cakap dalam mengelola anggaran, memahami wilayah, serta memastikan layanan kependudukan berjalan lancar.
Dengan tantangan yang semakin kompleks, kepala daerah tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan lama. Mereka harus adaptif, berani mengambil keputusan strategis, dan memahami bahwa keberhasilan daerah bergantung pada kepemimpinan yang visioner.
