Beritatrend.com. – Jakarta Kamis, 12/12/24. – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui penataan sumber daya manusia (SDM).
Dalam pengarahan daring kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Bengkulu pada Rabu (11/12/2024), Nusron menekankan pentingnya menyesuaikan jumlah pegawai dengan beban kerja dan tingginya permintaan pelayanan masyarakat.
“Untuk kantor yang pelayanannya sedikit, jumlah pegawainya akan kita kurangi.
Sebaliknya, kantor yang memiliki tingkat pelayanan tinggi, akan kita tambah personel agar pelayanan bisa lebih cepat,” ujar Nusron dengan tegas.
Menteri Nusron menjelaskan bahwa sebagian besar tugas Kementerian ATR/BPN, yakni 75-80%, adalah pelayanan publik. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan melalui penataan SDM menjadi salah satu prioritasnya.
“Selama 51 hari saya menjabat sebagai menteri, saya melihat isu utama dalam pelayanan publik kita adalah waktu. Banyak masyarakat mengeluhkan lamanya proses pelayanan,” ungkap Nusron.
Ia menambahkan bahwa langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mempercepat pelayanan, tetapi juga untuk memastikan setiap kantor pertanahan di Indonesia memiliki SDM yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan di lapangan.
Sistem yang Lebih Sederhana dan Modern
Selain penataan SDM, Nusron juga mendorong simplifikasi proses bisnis dan peningkatan infrastruktur teknologi informasi (IT) sebagai bagian dari upaya reformasi pelayanan publik.
“Ekspektasi masyarakat terus berkembang. Jangan pernah puas dengan kondisi hari ini, terus kembangkan agar pelayanan semakin cepat dan efisien,” tambahnya.
Arahan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP), Iljas Tedjo Prijono; Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Jonahar; serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas), Harison Mocodompis.
Turut hadir seluruh jajaran Kanwil BPN Provinsi NTB dan Bengkulu serta jajaran Kantor Pertanahan di kedua provinsi tersebut.
Dengan fokus pada percepatan pelayanan publik, Nusron Wahid optimis Kementerian ATR/BPN dapat menjawab tantangan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
“Kita tata SDM dan sistem kita dengan baik, agar masyarakat merasakan kehadiran pemerintah yang responsif dan profesional,” tutupnya.
