Beritatrend.com. – Jakarta Selasa, 04 Maret 2025 – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pengendalian inflasi di daerah harus menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan produsen.
Menurutnya, inflasi yang terlalu tinggi akan membebani konsumen, sementara inflasi yang terlalu rendah dapat merugikan produsen.
“Kita selalu menjaga keseimbangan agar konsumen senang, produsen juga senang, karena Indonesia adalah negara produsen sekaligus negara konsumen,” ujar Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 yang dirangkaikan dengan Sertifikasi Produk Halal di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (4/3/2025).
Inflasi Indonesia Terendah di G20
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional per Februari 2025 secara Year on Year (YoY) tercatat sebesar -0,09 persen.
Angka ini menjadi yang terendah di antara 24 negara anggota G20. Bahkan, di tingkat global, Indonesia menempati peringkat 10 dari 186 negara dengan inflasi terendah.
Meski terjadi deflasi, Mendagri menilai kondisi ini masih dalam kategori baik karena daya beli masyarakat tetap terjaga.
Beberapa faktor penyumbang inflasi, menurut BPS, antara lain berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta sektor perawatan pribadi dan jasa lainnya.
“Artinya, harga-harga masih dalam posisi berimbang. Konsumen masih bisa menjangkau harga, tetapi produsen juga tetap mendapatkan keuntungan,” jelas Tito.
Target Inflasi 1,5% – 3,5%, Pemda Diminta Waspada
Pemerintah pusat menargetkan inflasi nasional berada di kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen.
Angka ini dinilai ideal untuk menjaga keseimbangan ekonomi.
Oleh karena itu, Mendagri mengingatkan pemerintah daerah agar terus memantau pergerakan harga barang dan jasa.
Menurutnya, berbagai survei menunjukkan bahwa biaya hidup—termasuk harga barang dan jasa—merupakan isu utama yang menjadi perhatian masyarakat, disusul oleh lapangan pekerjaan dan demokrasi.
“Kita harus sangat serius dalam mengendalikan harga barang dan jasa, karena ini adalah bagian dari biaya hidup masyarakat,” tegas Tito.
Dengan keseimbangan yang terjaga, diharapkan ekonomi Indonesia tetap stabil dan masyarakat dapat hidup dengan lebih sejahtera.
